Dalam pernyataan tertulis tersebut, BEM Nusantara NTB menegaskan pentingnya implementasi Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di bidang pendidikan. Aliansi ini bertujuan untuk mengawal dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk rekomendasi terkait isu-isu penting yang perlu diperhatikan oleh LLDIKTI Wilayah VIII. BEM Nusantara NTB melakukan kontrol dalam dunia pendidikan dan memberikan informasi mengenai nasib anak bangsa. BEM Nusantara NTB melihat setiap mimpi generasi yang harus diwujudkan melalui pendidikan gratis.
Beberapa poin yang ditekankan oleh BEM Nusantara NTB dalam pernyataan tersebut antara lain:
1. Meningkatkan kuota beasiswa KIP-Kuliah untuk wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. Menerapkan regulasi KIP-Kuliah yang transparan di ruang lingkup NTB.
"Kami ingin menjadi generasi pelopor yang mampu memberikan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Pernyataan ini sangat penting untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujar Muhammad Zainul Majdi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, menyampaikan apresiasinya kepada BEM Nusantara NTB. "Saya sangat bangga dan mengapresiasi rekan-rekan BEM Nusantara NTB yang mampu membantu kami di LLDIKTI Wilayah VIII dalam mengawal setiap kegiatan pendidikan. Kolaborasi dan sinergitas ini sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII menegaskan bahwa prioritas utama adalah memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk meraih cita-cita yang dimimpikan. "Harapan-harapan yang diinginkan oleh mahasiswa, mahasiswi, serta masyarakat dan generasi muda adalah bagaimana melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi," tutupnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan konkret dalam dunia pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat, serta mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
